Fajar Lase Ajak Wong Kito Galo Lindungi KI: Jangan Tunggu Usaha Besar, Baru Cari Perlindungan HKI

  • Home
  • Kunjungan Kerja
  • Fajar Lase Ajak Wong Kito Galo Lindungi KI: Jangan Tunggu Usaha Besar, Baru Cari Perlindungan HKI

Palembang-Staf Khusus Kemenkumham Bidang Transformasi Digital Fajar BS Lase membuka kegiatan Mobile Intellectual Property (IP) Clinic wilayah Sumatera Selatan di Palembang, Rabu (21/9/2022).

Mobile IP Clinic merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham untuk menginisiasi terwujudnya layanan-layanan Kekayaan Intelektual (KI) oleh para stakeholder KI di wilayah yang berkaitan erat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan adanya layanan Mobile IP Clinic ini, Fajar Lase kembali mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang yang belum mendaftarkan Merek-nya untuk segera didaftarkan. Begitu juga kepada para penggiat seni dan akademisi yang belum mencatatkan Karya Cipta-nya agar segera mencatatkan Hak Cipta, Patennya serta Desain Industrinya.

“Jangan tunggu hingga usaha anda besar baru mencari perlindungan HKI (hak kekayaan intelektual)-nya, namun besarkan usaha anda beriringan dengan HKI,” tegas Fajar Lase.

Saat ini, kata Fajar Lase, sebagian besar pelaku usaha yang bergerak di sektor Ekraf (ekonomi kreatif) berbasis KI (kekayaan intelektual) di Indonesia masih banyak yang belum memiliki perlindungan KI. Padahal, sebagai model ekonomi yang bertumpu pada daya kreasi manusianya, sektor ekonomi kreatif memerlukan perlindungan HKI agar olah kreatif tersebut dapat tumbuh dan siap bersaing di pasar lokal, nasional, maupun internasional.

“Sebab jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Sementara itu kondisi pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk UMKM mengakselerasi transformasi digital,” ungkap Fajar Lase.

Fajar Lase berharap kegiatan Mobile IP Clinic di Sumsel ini akan menghasilkan kolaborasi antara Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan dengan Pemprov, Pemkot/Pemkab, Perguruan Tinggi, dan APH (aparat penegak hukum) di Provinsi Sumatera Selatan dapat diteruskan di kegiatan-kegiatan mendatang, terlebih jika dihadirkan layanan kekayaan intelektual di pemkot dan Pemkab provinsi Sumatera Selatan kedepannya.

“Sumatera Selatan ini menjadi Provinsi ke-33 pelaksanaan Mobile IP Clinic untuk itu kami berharap agar kegiatan ini menghasilkan kolaborasi antar instansi pemerintah,” imbuhnya.

Dia juga menyampaikan, pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM dengan tujuan memperluas jangkauan pasar produk-produk UMKM tidak hanya di pasar nasional tapi mendukung ekspor melalui pasar internasional. Program-program tersebut diantaranya Gernas BBI (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia) dengan cara meningkatkan kreatifitas dan menciptakan industri baru dan perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD).

“Ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia,” imbuhnya.

Dengan terbukanya jangkauan pasar UMKM baik di nasional maupun mancanegara melalui platform digital, kata Fajar Lase lagi, maka proteksi atas karya dan inovasi dalam berusaha wajib untuk dilindungi melalui KI, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dari potensi pembajakan dan pemalsuan produk oleh pihak lain dalam mengembangkan usahanya.

“Provinsi Sumatera Selatan yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya memiliki kurang lebih 8,5 juta penduduk dengan lebih dari 2,2 juta UMKM, dimana UMKM biasanya adalah pengguna hak merek di Indonesia. Sementara itu terdapat 134 instansi pendidikan tinggi dengan 166.000 mahasiswa di tahun 2020 (satudata.sumselprov.go.id) baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan, akademisi ini merupakan pelaku pelaku HKI khususnya di bidang Hak Cipta dan paten. Ini menjadi modal dari Sumatera Selatan untuk mendorong pertumbuhan kekayaan intelektual, dimana kondisi saat ini Sumatera Selatan sebagai Provinsi ke 3 di Pulau Sumatera dengan permohonan HKI terbanyak,” ungkapnya lagi.

Dia juga menjelaskan, korelasi antara kemajuan suatu negara dengan peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual. KI memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Banyak negara maju yang bergantung pada KI yang dimiliki, contohnya Jepang, Korea, hingga Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara maju di Eropa. Karena semakin banyaknya pendaftaran merek dagang ini mengindikasikan semakin banyak sektor usaha baru tumbuh di setiap negara.

Perlindungan KI terkait juga dengan Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di bidang politik dan keamanan. KI sebagai hasil karya cipta, rasa, karsa manusia dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut sebagai backbone dari ekonomi kreatif di suatu negara, terlebih di era economy digital saat ini.

KI dapat menjadi Nation Branding sekaligus memberikan competitive advantage bagi suatu negara (khususnya negara yang memiliki keunggulan KI Komunal). Di Prov. Sumatera Selata  saat ini  telah terdapat 4 KI Komunal dalam bentuk Indikasi Geografis Kopi Robusta Pagaralam, Kopi Robustra Semendo, Kopi Robusta Empat Lawang, dan Duku Komering. Selain itu terdapat KI Komunal Jenis Pengetahuan Tradisional yang sangat terkenal dari Palembang yaitu Pempek Palembang.

“Di sinilah salah satu Misi dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia itu sendiri khususnya dalam layanan kolaborasi Pemprov, Pemda, perguruan tinggi,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto mengatakan, kegiatan Mobile IP Clinic merupakan hasil kolaborasi baik dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun stakeholder lainnya untuk menjangkau masyarakat banyak didalam memberikan layanan KI.

“Sehingga diharapkan terjadi peningkatan baik kuantitas dan juga kualitas KI di Indonesia terlebih khususnya pada Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai,” ujarnya sembari menyebutkan, tema dalam kegiatan ini adalah Kemenkumham Melayani Wong Kito Galo.

Dia juga menyebutkan, Mobile IP Clinic wujud kehadiran negara memberikan pelindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi warga Negara khususnya masyarakat Sumatera Selatan.

“Melalui kegiatan Mobile IP Clinic maka semakin memudahkan masyarakat (wong kito galo) dalam melakukan pendaftaran dan mendapatkan akses layanan kekayaan intelektual dengan lebih mudah, efektif, dan efisien serta menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual semakin meningkat, sehingga tercapai pelindungan hukum yang menyeluruh atas kekayaan intelektual di Indonesia,” imbuhnya.

Dia juga menyampaikan data jumlah penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2020 sampai dengan 18 September 2022 sebagai berikut

Pada tahun 2020, Hak Cipta berjumlah 1.505, Merek     519, Paten 31, Desain Industri 13 dan KI Komunal    0. Sedangkan tahun 2021     berjumlah 2.449, terdiri dari Cipta 1.699, Merek 608, Paten 70, Desain Industri 24 dan KI Komunal 48. Kemudian, sampai 18 September 2022 berjumlah 1.906, terdiri dari Cipta 1.231, Merek 607, Paten 23, Desain Industri 6 dan KI Komunal 39.

“Sedangkan untuk PNBP yang diterima kas negara yakni tahun 2020 Rp826.625.000, tahun 2022 Rp1.056.625.000, dan 18 september 2022 Rp.1.084.375,” paparnya.